PERBANDINGAN PENDIDIKAN_MATERI

SISTEM DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI JEPANG

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas pada mata kuliah

“Perbandingan Pendidikan”

Dosen pengampu :

Zainur Rofik

Disusun Oleh: Kelompok 5 /PAI F Semester 3

1. Muna Nur H. Z. (201190178)

2. Nia Arlina (201190191)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan segala

rahmat-Nyalah akhirnya kami bisa menyusun makalah dengan judul “Sistem dan

Kebijakan Pendidikan di Jepang”. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada

Bapak Zainur Rofik selaku dosen pengampu kami yang telah memberikan tugas ini

kepada kami sehingga kami mendapatkan banyak tambahan pengetahuan khususnya

dalam masalah Perbandingan Pendidikan.

Kami selaku penyusun berharap semoga makalah yang telah kami susun ini

bisa memberikan banyak manfaat serta menambah pengetahuan terutama dalam hal

“Sistem dan Kebijakan Pendidikan di Jepang”. Selain itu, kami menyadari bahwa

makalah ini masih memiliki banyak kekurangan yang membutuhkan perbaikan,

sehingga kami sangat mengharapkan masukan serta kritik dari pembaca.

Madiun, 20 Maret 2022

Penyusu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jepang memiliki sistem pendidikan yang baik di dunia, dikarenakan Jepang sudah

memiliki banyak fasilitas yang mendukunga dan juga SDM yang mumpuni. Negara

Jepang dijadikan patokan oleh negara berkembang sebagai kiblat untuk meningkatkan

kualitas pendidikan (Johan 2018). Saat ini Indonesia merupakan negara negara yang

memiliki kualitas pendidikan yang kurang baik, menurut PISA Negara berkembang

yaitu negara Indonesia saat ini berada pada daftar ke 72 dari daftar 77 negara, ini

dikarenakan kompetensi guru dan sistem pendidikan yang masih rendah di Indonesia

(Sulfemi 2019).

Sistem pendidikan di Indonesia harus banyak belajar dari negara Jepang. Negara

Jepang dari dulu hingga saat ini unggul dari segi teknologi dan juga dari segi

pendidikannya, hal ini dikarenakan negara Jepang merupakan negara maju yang

memiliki kualitas yang unggul (Johan 2018). Di Negara Jepang juga yang di ajarkan

di sekolah itu bukan hanya tentang materi pelajaran, tetapi juga tentang norma-norma

yang berlaku, seperti sopan santun, kejujuran, empati dan simpati (Connie

Chairunnisa, Istayatiningtias et al. 2019). Di Jepang anak-anak sekolah dasar tidak

akan mendapatkan ujian hingga sampai di kelas empat (Soetantyo 2013).

Di negara Jepang ujian yang akan dilaksankan sebelum anak mencapai kelas 4

Sekolah Dasar adalah ujian-ujian yang tidak berat, ujian yang sederhana yang tidak

terlalu membebani anak-anak (Zarman 2017). Untuk usia dari 0-3 tahun pertama

anak-anak di Jepang lebih diajarkan berkaitan dengan tata krama, sopan santun,

membangun kepribadian yang baik dan mrngikuti nilai serta norma yang ada (Johan

2018). Di Negara Jepang kepribadian yang baik, disiplin, taat dengan peraturan tidak

kalah penting dengan kepintaran yang di ajarkan di dalam kelas (Zarman 2017).

Di negara Indonesia masih banyaknya orangtua dan guru menuntu peserta didik

dari segi akademis saja dan terkadang mengenyampingkan proses yang seharusnya

juga dicapai dengan jalan yang baik. Di Indonesia lebih baik nilai tinggi dari pada

kejujuran, contohnya banyak sekali guru yang membantu peserta didik untuk lulus

Ujian Nasional (UN) dengan cara membagikan kunci jawaban agar akreditasi dari

sekolah tidak turun, hal inilah yang membuat kualitas pendidikan di Indonesia

semakin menurun (Zarman 2017).

Sejatinya yang harus dikembangkan dari diri seorang peserta didik itu tidak hanya

ranah kognitifnya saja, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik (Asriati 2012).

Pendidikan di Indonesia diyakini masih sangat konservatif, kurang terbaharui, dan

masih jauh dari kata inovatif. Sangat penting adanya penigkatan yang signifikan bagi

negara Indonesia dari segi sistem pendidikan baik dari kurikulum, kompetensi guru

dan juga fasilitas yang merata yang ada di Indonesia (Connie Chairunnisa,

Istayatiningtias et al. 2019).

Jepang bisa menjadi negara percontohan di bidang pendidikan, dikarenakan

keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Indonesia sebagai negara berkembang juga

tidak salah belajar lebih banyak dengan negara Jepang bagaimana untuk menjadi lebih

baik lagi dari sistem pendidikan yang ada (Sahban and SE 2018). Ada beberapa hal

dari pola pendidikan di Jepang yang bisa dijadikan pedoman baru di Indonesia dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Intinya agar negara Indonesia jauh lebih

baik lagi kedepannya (Soetantyo 2013).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem dan Kebijakan Pendidikan Di Jepang?

2. Bagaimana Kurikulum Pendidikan Di Jepang?

3. Bagaimana Sistem Pendidikan Keagamaan Di Jepang?

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Sistem dan Kebijakan Pendidikan Di Jepang?

2. Untuk Mengetahui Kurikulum Pendidikan Di Jepang?

3. Untuk Mengetahui Sistem Pendidikan Keagamaan Di Jepang?

Dian Montanesa, Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia Dan Jepang, Jurnal Pendidikan

Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021, Hal 175

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sistem dan Kebijakan Pendidikan Di Jepang

Sistem pendidikan Jepang bisa dikategorikan sebagai suatu sistem pendidikan

tradisional. Pemerintah pusat memegang kontrol pendidikan, termasuk menentukan

kurikulum yang berlaku secara nasional baik bagi sekolah negeri ataupun sekolah

swasta. Pengajaran menekankan hafalan dan daya ingat untuk menguasai materi

pelajaran yang diberikan. Materi pelajaran diarahkan agar murid bisa lulus ujian akhir

atau test masuk ke sekolah lebih tinggi, tidak mengembangkan daya kritis dan

kemandirian murid. Semua murid diperlakukan sama, tidak ada treatment khusus

untuk murid yang tertinggal. Sekolah menekankan pada diri murid sikap hormat dan

patuh kepada guru dan sekolah.

Perkembangan pendidikan di Jepang secara tidak langsung dipengaruhi oleh

perkembangan kebudayaan Jepang, tentang bagaimana masyarakat Jepang berhasil

berkembang dari tradisional menjadi masyarakat industri modern. Hal tersebut terjadi

karena masyarakat Jepang mampu untuk beradaptasi dan mempunyai kemampuan

untuk bertahan terhadap perubahan zaman. Dalam perkembangannya, masyarakat

Jepang melakukan reformasi dan mempersiapkan diri dari datangnya pengaruh

kebudayaan lain. Masyarakat Jepang dikenal sebagai masyarakat yang berhasil

berkembang dari tradisional menjadi masyarakat industri modern dengan caranya

sendiri. Keberhasilan Jepang disebabkan keberhasilan adaptasi terhadap model-model

pembaharuan yang berasal dari luar dan kondisi masyarakat Jepang yang berusia

ribuan tahun memiliki kekuatan-kekuatan yang memungkinkan untuk survival,

bahkan menjadi masyarakat modern berkategori kelas satu di dunia.

Adapun tujuan pendidikan di Jepang adalah “Pendidikan harus bertujuan

untuk pengembangan penuh kepribadian dan berusaha untuk memelihara warga, suara

dalam pikiran dan tubuh, yang dijiwai dengan kualitas yang diperlukan bagi mereka

yang membentuk negara dan masyarakat yang damai dan demokratis.”

Mada Sutapa, “Analisis Competitive Advantage Pendidikan Belanda dan Jepang”, Pusat

Studi Kawasan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 10.

Citra Kurniawan, “Wawasan Pendidikan : Studi Komparatif Sistem Pendidikan di Beberapa

Negara Maju ( Korea Selatan dan Jepang)”, Sekolah Tinggi Teknik Malang. hlm. 7-8.

Tujuan-tujuan yang menjadi target yang ingin dicapai pendidikan Jepang

yaitu :

a. Pencapaian pengetahuan luas dan budaya, budidaya sensibilitas kaya dan rasa

moralitas, dan pengembangan tubuh yang sehat.

b. Pengembangan kemampuan individu, membina semangat otonomi dan

kemandirian, dan menekankan hubungan antara karir dan kehidupan praktis.

c. Membina sikap menghargai keadilan dan tanggung jawab, saling menghormati

dan kerjasama, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan jiwa sipil.

d. Membina sikap menghormati kehidupan dan alam, dan memberikan kontribusi

terhadap perlindungan lingkungan.

e. Membina sikap menghormati tradisi dan budaya, mencintai negara dan wilayah

yang mengasuh mereka, menghormati negara-negara lain, dan memberikan kontribusi

bagi perdamaian dunia dan perkembangan masyarakat internasional.

Untuk sistem pendidikan tersusun dalam lima tahap, taman kanak-kanak (satu

sampai tiga tahun), sekolah dasar (enam tahun), sekolah menengah pertama (tiga

tahun), sekolah menengah atas (tiga tahun), dan universitas (pada umumnya empat

tahun). Ada juga junior college (akademi) yang menyelenggarakan studi dua atau tiga

tahun. Selain itu, banyak universitas menyediakan pendidikan pasca-sarjana untuk

studi lanjutan.

Sistem Pendidikan Jepang. Jepang membebaskan biaya pendidikan untuk tingkat

SD hingga SMP; 3) Pendidikan wajib di diikuti oleh siswa yang berusia 6-15 tahun; 4)

Setiap tanggal 1 April Sekolah Dasar di Jepang mulai membuka tahun ajaran baru dan

membuka pendaftaran bagi para calon-calon siswa tingkat Sekolah Dasar. Pendidikan

di Jepang dipegang tiga lembaga pengelolaan yaitu :

1. Pemerintah Pusat

2. Pemerintah Daerah

3. Swasta

Ibid., 12.

Chalidjah Hasan, Kajian Pendidikan Perbandingan (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 107.

Dengan sistem admistrasi pendidikan dibangun atas empat tingkatan yaitu :

1. Sistem administrasi pusat

2. Sistem administrasi prefectural (Provinsi dan Kabupaten)

3. Sistem administrasi municipal (Kabupaten dan Kecamatan) Sistem Pendidikan

di Negara Jepang

4. Sistem administrasi sekolah

Masing-masing sistem administrasi tersebut memiliki tingkatan dan perananya

dan kewenangannya masing-masing untuk saling mengisi dan berkerjasama dalam

mengatur setiap sistem administrasi pada pendidikan Jepang. Di samping itu terjalin

kohesi yang baik antara pemerintah, kepala sekolah, guru, murid dan orang tua

sehingga dukungan terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan berlangsung

dengan baik.

Selain itu bisa dikatakan bahwa sistem pendidikan pada negara Jepang memiliki

kemiripan pada sistem pendidikan di negara kita dimana jenjang pendidikannya

melalui 4 tahap secara umum yaitu 6-3-3-4 artinya siswa harus melewati 6 tahun

untuk tahap pendidikan dasar, 3 tahun Sekolah Menengah Pertama, 3 tahun Sekolah

Menengah Atas, 4 tahun Perguruan Tinggi. Hal tersebut dikarenakan karena negara

kita merupakan negara bekas jajahan Jepang sehingga sebagian sistem pendidikan

negara Jepang masih diterapkan di negara kita dengan sedikit perubahan dimana

negara kita lebih memfokuskan pada pelajaran logika dan penilaian hasil akhir

semester sebagai penentu kelulusan siswa sedangkan di negara Jepang lebih

difokuskan pada pengembangan watak kepribadian dalam kaitannya terhadap

kehidupan sehari-hari dan penilaian ditentukan oleh guru/dosen kelas dengan melihat

kinerja belajar siswa sehari-hari sebagai penentu kelulusan. Perlu kita ketahui bahwa

sistem pendidikan Jepang dibangun atas dasar prinsip-prinsip:

1. Legalisme: Pendidikan di Jepang tetap mengendepankan aturan hukum dan

melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa

mendiskriminasikan siapapun, suku, agama, ras, dan antar golongan berhak

mendapatkan pendidikan yang layak.

2. Adminstrasi yang Demokratis: Negara memberikan kesempatan kepada siapa

saja untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang masih terjangkau oleh

masyarakatnya. Biaya pendidikan Jepang di usahakan untuk bisa dijangkau

sesuai keuangan masyarakatnya, memberikan beasiswa bagi siswa yang

berprestasi ataupun kurang mampu.

3. Netralitas: Pendidikan Jepang diberikan kepada setiap siswa dengan tingkat

pendidikan masing-masing dengan mengedepankan pandangan persamaan

derajat setiap siswanya tanpa membeda-bedakan latar belakang materil,

asalusul keluarga, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, suku, agama,

ras, dan antar golongan

4. Penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan: Dalam proses pengajaran

memiliki tingkat kesulitan masing-masing yang disesuaikan dengan tingkatan

tingkatan pendidikan yang ditempuh

5. Desentralisasi: Penyebaran kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintah

pusat secara merata kepada seluruh sekolah yang ada dinegara tersebut

sehingga perkembangan dan kemajuan sistem pendidikan sehingga dapat

diikuti dengan baik.

Tujuan-tujuan yang menjadi target yang ingin dicapai pendidikan Jepang yaitu :

1. Mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh.

2. Berusaha keras mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

baik pikiran maupun jasmani

3. Mengajarkan kepada setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan

kebenaran.

4. Setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai

terhadap lingkungan sosialnya.

5. Setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos

kerja.

6. Pengembangan sikap bertanggungjawab terhadap setiap pembebanan

pelajaran dan tugas yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat

pendidikannya masing-masing.

B. Kurikulum Pendidikan di Jepang

Kurikulum sekolah ditentukan oleh menteri pendidikan yang kemudian

dikembangkan oleh dewan pendidikan distrik dan kota. Pada semua tingkat

pendidikan di Jepang harus menempuh berbagai ujian yang merupakan syarat

untuk naik kelas atau untuk mendapatkan ijazah. Bagi siswa yang

kehadirannya kurang dari 5 tahun belajar dan hasil ujian jelek maka

diwajibkan untuk mengulang pada level yang sama. Kurikulum disusun oleh

sebuah komite khusus dibawah kontrol kementerian pendidikan (MEXT).

Komisi kurikulum terdiri dari praktisi dan pakar pendidikan, wakil dari

kalangan industri dan wakil MEXT. Komisi ini bertugas mempelajari tujuan

pendidikan Jepang yang terdapat dalam fundamental education law lalu

menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun luar

negeri. Pembaharuan kurikulum Jepang setiap 10 tahun sekali.

Pembuatan kurikulum pendidikan Jepang diawasi oleh The Board of

Education yang terdapat pada tingkat perfectur dan munipal. Karena kedua

lembaga ini masih terkait erat dengan MEXT, maka pengembangan kurikulum

masih sangat kental sifat sentralistiknya.

Namun rekomendasi yang

dikeluarkan oleh Central Council for Education pada tahun 1997

memungkinkan sekolah berperan lebih banyak dalam pengembangan

kurikulum di masa mendatang. Beberapa pedoman dalam menyusun

kurikulum adalah: mengacu kepada standar kurikulum nasional,

mengutamakan keharmonisan pertumbuhan jasmani dan rohani peserta didik,

menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, memperhatikan perkembangan

peserta didik, dan memperhatikan karakteristik pendidikan/ jurusan pada level

SLTA.

Aniswita, rusdinal, sistem pendidikan jepang : studi ko,pratif perbaikan pendidikan

Indonesia, jurnal dewantara vol. XI, Januari-juni 2021

Armansyah Putra, Mengkaji & Membandingkan Kurikulum 7 Negara (Malaysia, Singapura,

Cina, Korea, Jepang, Amerika, dan Finlandia), Perbandingan Kurikulum, 2017, Hal. 16.

Shigesa Komatsu, Transition in the Japanese Curriculum, Enternational Education Journal

Vol. 3 No. 5, 2012, Hal. 11.

Secara garis besar penyusunan kurikulum sekolah dilakukan dengan

langkah sebagai berikut: menetapkan tujuan sekolah, mempelajari standar

kurikulum, dan korelasinya dengan tujuan sekolah, menyusun jurusan wajib

dan pilihan untuk SLTP dan SLTA, mengalokasikan hari efektif sekolah dan

jam belajar.

C. Sistem Pendidikan Keagamaan di Jepang

Sistem pengelolaan pendidikan agama di Jepang terdapat pada Sekolah

Republik Indonesia Tokyo (SRIT). Sejak awal berdirinya, SRIT merupakan

sekolah yang menginduk dengan sistem pendidikan yang berkembang di

Indonesia. Salah satu kewajiban sekolah dalam proses belajar mengajar adalah

mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan peraturan yang berlaku di

Indonesia. Pada saat ini acuan pendidikan agama secara nasional adalah

menjalankan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun

2003 dan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007. Dalam UU Sisdiknas

nomor 20 tahun 2003, pasal 12 menyatakan bahwa “Setiap peserta didik pada

setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai

dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.

Kemudian dalam PP Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan

Pendidikan Keagamaan, pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap satuan

pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib

menyelenggarakan pendidikan agama”. Kemudian pada ayat 2 menyatakan

bahwa “Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama”.

Pada sekolah ini terdapat sejumlah siswa yang beragama Islam,

Kristen, dan Hindu. Untuk siswa yang beragama Islam, karena jumlahnya

mayoritas, disediakan guru agama tetap yang diseleksi melalui kontrak kerja

khusus. Seleksi dilakukan oleh BKS KBRI, dengan sistem kontrak kerja

selama tiga tahun. Setelah tiga tahun, guru agama dipulangkan dan direkrut

guru agama kontrak baru selama tiga tahun lagi. Kontrak selama tiga tahun ini

nampaknya berlaku umum di Jepang. Sedangkan untuk para siswa yang

beragama Kristen dan Hindu, karena jumlahnya masing-masing hanya dua

Aniswita dkk, Sistem Pendidikan Jepang: Studi Komparatif Perbaikan Pendidikan Indonesia,

Jurnal Dewantara Vol 11, 2021, Hal. 11.

Nurudin, Perbandingan Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah di Indonesia dan

Sekolah Republik Indonesia Tokyo, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 4 No. 1, 2015, Hal. 18.

orang, tidak disediakan guru agama melalui kontrak kerja secara khusus.

Pendidikan agama untuk siswa yang beragama Kristen dan Hindu

dipercayakan kepada staf. KBRI atau orang tua siswa yang beragama sesuai

dengan agama para siswa tersebut. Dalam proses untuk seleksi guru tetap dan

kepala sekolah, seleksi dikoordinasikan melalui Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Dasar proses seleksi tersebut adalah MOU antara Kementerian

Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Guru agama Islam di SRIT selalu memiliki fungsi ganda. Guru agama

di SRIT tidak hanya dituntut untuk dapat melakukan kegiatan mendidik para

siswa di sekolah, tetapi juga dituntut secara sosial untuk melakukan kegiatan

sebagai religius leader. Guru agama dituntut agar mampu memimpin

penyelenggaraan Ibadah Sholat Jumat, Sholat Tarawih, Hari Raya Idul Fitri,

dan Hari Raya Idul Adha di lingkungan sekolah bersama masyarakat Islam

Indonesia. Tradisi ini telah berlangsung lama. Hal ini dilakukan karena di

Jepang tidak ada atase agama, yang bisa melayani kebutuhan masyarakat yang

beragama. Selain itu pada masyarakat Indonesia di Jepang, yang jumlahnya

terus meningkat juga masih sangat langka tokoh agama Islam, tidak ada

penyuluh agama Islam dan tidak ada penghulu yang resmi. Karena itu, secara

tradisi, guru agama di Tokyo juga didaulat untuk menjadi semacam penghulu,

yang melayani pelaksanaan pernikahan masyarakat Islam di Jepang pada

umumnya. Dalam hal ini guru agama yang menikahkan dan memberikan

nasehat perkawinan. Kegiatan yang terakhir ini dilakukan, atas kewenangan

yang diberikan oleh masyarakat Islam dan KBRI.

Atas dasar kenyataan itu, maka guru agama Islam pada sekolah

republik Indonesia Tokyo (SRIT) dituntut untuk memiliki kompetensi yang

lebih banyak jumlahnya dibanding dengan kompetensi guru di Indonesia pada

umumnya. Kalau guru agama yang berada di Indonesia dituntut untuk menjadi

guru agama yang profesional, guru agama di SRIT tidak hanya dituntut untuk

menjadi guru profesional, tetapi juga dituntut untuk menjadi regional leader,

penyuluh agama, dan penghulu yang profesional. Sebagaimana peraturan

Ibid, Hal. 19.

perundangan yang berlaku, Kementerian Agama memiliki tanggungjawab

terhadap pengelolaan pendidikan agama dan penyuluh agama.

Ibid, Hal. 20.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pendidikan Jepang bisa dikategorikan sebagai suatu sistem

pendidikan tradisional. Pemerintah pusat memegang kontrol pendidikan,

termasuk menentukan kurikulum yang berlaku secara nasional baik bagi

sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Pengajaran menekankan hafalan dan

daya ingat untuk menguasai materi pelajaran yang diberikan. Materi pelajaran

diarahkan agar murid bisa lulus ujian akhir atau test masuk ke sekolah lebih

tinggi, tidak mengembangkan daya kritis dan kemandirian murid. Semua

murid diperlakukan sama, tidak ada treatment khusus untuk murid yang

tertinggal. Sekolah menekankan pada diri murid sikap hormat dan patuh

kepada guru dan sekolah.